KabarBaik.co, Bojonegoro – Polemik relokasi pedagang pasar tradisional Kota Bojonegoro kembali mengemuka usai bangunan pasar dirobohkan. Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional mendesak Pemkab Bojonegoro menegakkan aturan relokasi secara adil, sementara Dinas Perdagangan memastikan seluruh aktivitas jual beli akan dipusatkan di Pasar Wisata sebagai lokasi yang telah disepakati.
Kuasa Hukum Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Bojonegoro Agus Rismanto menilai kondisi saat ini justru merugikan pedagang. Sebab, para pedagang kini tersebar di sejumlah lokasi, mulai dari Pasar Banjarrejo, Pasar Burung, Pasar Wisata, hingga mendirikan kios mandiri di lahan milik swasta, sehingga aktivitas perdagangan dinilai tidak lagi seramai saat berada dalam satu kawasan.
“Komitmen sejak awal ketika para pedagang berkumpul di satu tempat, pasar menjadi ramai. Sekarang pedagang terpecah di pasar Banjarrejo, Pasar Burung, dan Pasar Wisata dan bahkan di tanah kosong milik koco Sasmito. Kami kembalikan kepada pemerintah. Kami yang taat aturan justru menjadi korban,” ujar Agus, Sabtu (18/7).
Menurutnya, pemerintah perlu segera menegakkan kesepakatan relokasi yang telah dibuat bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ia menegaskan, pedagang yang telah mematuhi aturan justru kehilangan potensi pembeli akibat lokasi pasar yang terpecah.
Selain itu, Agus juga mempertanyakan pelaksanaan hasil undian penempatan kios di pasar wisata yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ia meminta adanya investigasi terkait proses pengundian ulang kios di Pasar Banjarrejo yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan paguyuban maupun instansi terkait.
“Kesepakatan di Pasar Wisata sudah diundi, kemudian ada undian lagi di Pasar Banjarrejo tanpa sepengetahuan paguyuban maupun bupati dan dinas terkait. Kok bisa diizinkan? Ini perlu diinvestigasi, apakah dari kepala pasar atau bahkan dari dinas. Karena kalau tidak ada izin dari dinas, rasanya tidak mungkin bisa dilakukan,” katanya.
Agus berharap seluruh pedagang kembali menempati Pasar Wisata sesuai komitmen yang telah disepakati sejak awal proses relokasi.
“Harapan kami aturan harus ditegakkan. Semua pedagang harus kembali ke Pasar Wisata sesuai komitmen awal yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Bojonegoro Ahmadi menegaskan bahwa sebanyak 396 pedagang yang direlokasi ke Pasar Wisata merupakan bagian dari upaya mendukung kelancaran proyek pembangunan di lokasi lama. Karena itu, area tersebut harus segera dikosongkan dari seluruh aktivitas perdagangan.
“Lokasi itu memang harus steril dari aktivitas perdagangan. Selain mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan, di sana juga akan ada proyek besar. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan menimbulkan korban,” jelas Ahmadi.
Ia mengatakan Pemkab selama ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Tahapan tersebut telah disampaikan dalam audiensi bersama paguyuban sebagai bentuk komunikasi sebelum penertiban dilakukan.
“Ini memang proses bertahap. Selama ini kami mengedepankan pendekatan persuasif karena mereka juga masyarakat yang harus kita ajak berkomunikasi dengan baik. Setelah tahapan itu selesai, baru akan dilakukan tindakan yang lebih tegas,” ujarnya.
Ahmadi menambahkan proses penertiban berikutnya akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama tim gabungan. Pemerintah menargetkan seluruh area yang akan digunakan untuk proyek pembangunan sudah steril dari aktivitas perdagangan paling lambat Sabtu.
“Kami mengimbau seluruh pedagang agar menempati lokasi yang sejak awal telah disepakati bersama, yaitu di Pasar Wisata. Besok seluruh area harus sudah steril karena pekerjaan sudah mulai dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
