KabarBaik.co, Jember – Mandeknya operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember memicu reaksi keras dari parlemen daerah. DPRD Jember mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mengantisipasi karut-marut di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan langkah krusial agar alokasi anggaran berjalan efektif dan efisien.
“Kami tidak menolak program ini. Namun, kita harus realistis bahwa MBG menyedot anggaran APBN yang sangat besar, yang pada akhirnya memicu efisiensi anggaran di tingkat daerah,” kata Widarto, Selasa (16/6).
Menurut Widarto, kekhawatiran mengenai skema pelaksanaan MBG sudah disuarakan sejak awal. Di tengah keterbatasan kondisi fiskal saat ini, pemusatan anggaran yang terlalu masif pada satu sektor dikhawatirkan dapat mengorbankan program penting lainnya.
“Jika tidak dibenahi, hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik hingga stabilitas investasi,” ungkapnya.
Titik tekan yang paling disorot oleh politisi PDI Perjuangan ini adalah validasi data penerima manfaat. Widarto menilai, penyaluran MBG saat ini kurang tepat sasaran karena diberikan secara merata tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga siswa.
“Adil tidak berarti semua anak harus menerima fasilitas yang sama. Kelompok masyarakat mampu (sejahtera) idealnya dicoret dari daftar prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, layanan MBG seharusnya difokuskan untuk kelompok masyarakat yang berada di kategori Desil 1 hingga Desil 7.
“Anak-anak dari keluarga mapan (Desil 8, 9, dan 10) sebaiknya tidak diprioritaskan. Selain tidak tepat sasaran, ada kecenderungan makanan tersebut akhirnya tidak dikonsumsi dan menjadi mubazir,” imbuhnya.
Ia optimistis, jika pemerintah pusat hingga daerah mau duduk bersama melakukan evaluasi berbasis data kemiskinan yang akurat, program MBG tidak hanya akan lebih berdampak, tetapi juga mampu menyelamatkan ruang fiskal negara dari pemborosan anggaran.(*)
