OLEH: M.SHOLAHUDDIN*)
KEGAGALAN tim Indonesia di Piala Thomas 2026 bukan sekadar kekalahan teknis di lapangan. Tapi sebuah anomali historis. Betapa tidak, untuk kali pertama, Merah Putih tersingkir di fase grup. Sebuah fakta yang bukan hanya mencoreng tradisi, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap pengelolaan bulu tangkis nasional. Karena itu, media mainstream riuh memberitakan, jagad medsos pun gaduh.
Permintaan maaf yang disampaikan oleh perwakilan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, publik berhak menuntut lebih dari sekadar gestur formal. Dalam struktur organisasi modern, tanggung jawab tidak berhenti pada level teknis. Ia mengalir ke puncak kepemimpinan.
Di sinilah letak persoalannya.
Selama ini, kegagalan kerap dibaca secara sempit. Atlet dianggap kurang siap, pelatih dinilai keliru meracik strategi, atau faktor non-teknis seperti tekanan mental dijadikan kambing hitam. Padahal, semua itu hanyalah gejala. Akar persoalan berada pada sistem—dan sistem adalah produk dari kepemimpinan.
Kegagalan di level beregu seperti Piala Thomas seharusnya menjadi cermin utuh dari proses pembinaan. Ketika tim terlihat timpang, terlalu bergantung pada nama tertentu, atau gagal menjaga konsistensi performa di laga krusial, itu menandakan adanya gangguan dalam rantai pembinaan. Dari level junior hingga elite, ada mata rantai yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Di era bulu tangkis modern, keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh bakat. Negara-negara seperti China, Japan, dan Korea telah melangkah jauh dengan pendekatan berbasis data, sports science, dan manajemen performa yang presisi. Sementara itu, Indonesia masih berkutat dengan pertanyaan klasik: seberapa serius investasi pada aspek-aspek tersebut dilakukan?
Memang benar, secara historis Indonesia pernah berjaya dengan keterbatasan. Era keemasan yang melahirkan legenda seperti Rudy Hartono dan sederet nama legendaris lain sering dijadikan rujukan bahwa bakat dan tradisi sudah cukup. Namun, konteks telah berubah. Ketika negara lain belum seprofesional sekarang, keunggulan alami Indonesia menjadi pembeda. Hari ini, keunggulan itu tidak lagi eksklusif.
Romantisme masa lalu tidak bisa dijadikan strategi masa depan.
Dalam kerangka ini, kegagalan di Piala Thomas seharusnya dibaca sebagai alarm keras. Bukan sekadar insiden. Alarm bahwa tata kelola organisasi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Alarm bahwa pembinaan tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Dan yang terpenting, alarm bahwa kepemimpinan harus hadir tidak hanya saat kemenangan, tetapi terutama saat krisis.
Sebagai pucuk pimpinan PBSI, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran tidak bisa berada di luar lingkaran tanggung jawab. Justru sebaliknya, di titik inilah kepemimpinan diuji secara nyata. Publik tidak membutuhkan retorika atau sekadar pernyataan normatif. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret: evaluasi menyeluruh, transparansi proses, dan keberanian melakukan perubahan, bahkan jika itu berarti merombak struktur yang selama ini dianggap mapan.
Perlu ditegaskan, ini bukan soal mencari kambing hitam. Atlet telah bertanding dengan segala keterbatasan dan tekanan yang mereka hadapi. Menempatkan beban sepenuhnya di pundak mereka adalah bentuk ketidakadilan. Kritik harus diarahkan ke level yang memiliki otoritas untuk mengubah sistem.
Di sisi lain, negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya lepas tangan. Kualitas pembinaan nasional adalah hasil dari kebijakan, dukungan anggaran, dan arah pembangunan olahraga yang mereka tentukan. Namun, dalam konteks operasional dan hasil di lapangan, PBSI tetap menjadi aktor utama yang harus menjawab kegagalan ini.
Pada akhirnya, tragedi di Piala Thomas 2026 harus menjadi titik balik. Bukan untuk meratapi kegagalan, tetapi untuk menata ulang arah. Bulu tangkis seperti sudah menjadi identitas olahraga Indonesia. Menjaganya tetap kompetitif di level dunia bukan sekadar ambisi, melainkan keharusan.
Dan keharusan tersebut dimulai dari satu hal yang paling mendasar, kepemimpinan di masing-masing level yang berani mengambil tanggung jawab. (*)
—
*) M. SHOLAHUDDIN, penulis tinggal di Kabupaten Gresik Jawa Timur
