KabarBaik.co, Lombok Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (23/7). Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WITA itu menyasar sejumlah ruangan strategis, termasuk ruang kerja Bupati Lombok Barat, ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Lombok Barat.
Tim penyidik KPK datang dengan pengawalan personel Brimob Polda NTB. Kehadiran mereka sontak menarik perhatian para pegawai yang tengah beraktivitas di kompleks perkantoran tersebut.
Salah seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut dengan kedatangan tim antirasuah. Menurutnya, jumlah personel KPK yang masuk ke kantor bupati diperkirakan lebih dari 10 orang. “Kami juga kaget, tiba-tiba ada petugas dari KPK yang dikawal polisi. Jumlahnya belasan orang,” ujarnya.
Selama proses penggeledahan berlangsung, akses ke beberapa ruangan dibatasi. Aparat Brimob berjaga di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya pemeriksaan, sementara para pegawai memilih tetap berada di ruang kerja masing-masing menunggu proses selesai.
Dari pantauan di lokasi, tim KPK terlihat membawa sejumlah dokumen dari ruangan yang diperiksa. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam map dan kotak dokumen sebelum dibawa keluar dari Kantor Bupati Lombok Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui dokumen apa saja yang diamankan maupun kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Pihak KPK juga belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil maupun tujuan penggeledahan lanjutan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun belum menyampaikan pernyataan terkait kegiatan penyidik di lingkungan kantor bupati. Penggeledahan ini menjadi perhatian karena menyasar ruangan-ruangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Hingga kini tim KPK masih berada di kompleks Kantor Bupati Lombok Barat untuk melanjutkan rangkaian pemeriksaan. KabarBaik.co masih berupaya menghimpun informasi dan konfirmasi resmi dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. (*)
