KabarBaik.co – Sinergi reforma agraria yang diwujudkan melalui acces reform oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mampu menumbukan perekonomian. Selain itu bisa memberikan legal standing bahwa 100 persen tanah di Lamongan sudah tersertifikasi.
“Kita optimalkan acces reform, bagimana kita bisa mengoptimalkan potensi di Lamongan. Kira sudah bersinergi dengan Pemkab Lamongan salah satunya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan terkait sertifikat tanah lintor (lintas sektor) memberikan kepastian hukum nelayan hingga lain, sehingga akan menumbuhkan masyarakat pengelolaan sumber daya alam di Lamongan akan menjadikan ekonomi meningkat,” tutur Kepala BPN/ATR Sulianto dalam agenda zoom gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024.
Jaminan kepemilikan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Lamongan dari tahun 2017 hingga November 2023 terdapat 400.782 sertifikat diterbitkan. Angka tersebut mengkonfirmasi 100 persen tanah di Lamongan telah tersertifikasi.
“Di Lamongan sudah sangat baik, sehingga gerakan sinergi agraria saya kira tinggal pemantapan saja. Terbukti dengan SK di tahun 2023 implemntasi bisa mendorong pergerakan UMKM Dinkop, Disperindag sangat baik, SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) lintor Lamongan terbesar se-Indonesia, belum lagi PTSL yang bisa dibilang Lamongan ini rajanya PTSL,” imbuhnya.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, kontribusi penting dalam perkembangan perekonomian di Lamongan salah satunya adanya sertifikat tanah. Sebab hal ini tidak hanya memberikan jaminan atas kepemilikan namun juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas.
“Alhamdulillah di Lamongan bisa dibilang lebih baik karena sudah mendahului sinergi reforma agraria, yang terpenting di Lamongan ini PTSL yang sudah berlangsung baik, dan ini mengungkit perkeonomian Kabupaten Lamongan. Karena kontributor penting perkembangan ekonomi adalah sertifikat tanah, dengan adanya sertifikat ini akan sangat bermanfatkan bagi masyarakat,” ungkap Pak Yes.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dalam gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024 yang dipusatkan di Sukabumi mengungkapkan, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan reforma agraria yakni penataan aset yang tidak terlepas dari penyelesaian konflik, dan penataan akses.
“Kolaborasi menjadi penting, kolaborasi antar stekholder, pemerintah daerah, kementrian. Karena ini menjadikan masyarakat lebih yakin mendapatkan penghasilan. Penataan akses menjadi instrumen penting mengelola kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
