KabarBaik.co, Surabaya – Massa mahasiswa memadati Jalan Gubernur Suryo berdemo di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6). Mereka turun ke jalan untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan mengancam demokrasi.
Aksi diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, antara lain Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Aliansi BEM Surabaya, serta elemen mahasiswa lainnya.
Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk bernada protes keras terhadap pemerintah. Mereka juga bergantian melakukan orasi di atas panggung improvisasi menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi.
“Besok beberapa dari kita akan melaksanakan Salat Jumat, besok Hari Minggu beberapa dari kita akan melaksanakan ibadah mingguan, tapi hari ini kita akan melaksanakan ibadah perlawanan,” seru salah satu orator di hadapan massa.
Dalam orasinya, mahasiswa menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai kian di ujung tanduk. Mereka juga menyoroti peran aparat keamanan yang dinilai tidak menjalankan tugas pokoknya, justru terlibat dalam urusan non-strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini kita melihat pemerintah semakin merongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah,” ujarnya.
Akibat aksi ini, akses jalan di sekitar lokasi terdampak. Jalan Yos Sudarso ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan sementara. Di sepanjang gerbang Grahadi, terlihat pagar kawat berduri telah terpasang rapi, sementara sejumlah aparat kepolisian berjaga di sisi dalam halaman gedung untuk mengamankan situasi.
16 Tuntutan BEM Unair
Sebelumnya, Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan menyampaikan bahwa melalui aksi ini, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rizqi menjelaskan pihaknya telah menyusun setidaknya 16 tuntutan. Namun, ada dua poin utama yang menjadi fokus utama aksi kali ini.
“Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,” kata Rizqi.
Selain dua poin utama tersebut, tuntutan lainnya mencakup desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, penolakan militerisme, hingga pembebasan tahanan politik.
“Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Berikut rincian lengkap 16 poin tuntutan yang disuarakan oleh BEM Unair:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM.
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah 3T.
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers. (*)
