RUPIAH sedang loyo lagi. Hari ini, awal Mei 2026, satu dolar Amerika sudah bisa ditukar dengan Rp 17.200 hingga Rp 17.400. Padahal, ketika pemerintah menyusun anggaran negara tahun ini, mereka hanya memprediksi kurs di sekitar Rp 16.500–Rp 16.900. Selisihnya lumayan jauh, dan itu bikin banyak hal jadi lebih mahal.
Bayangkan saja, harga barang impor naik, bahan bakar yang kita pakai sehari-hari terancam naik, dan cicilan utang luar negeri pemerintah juga terasa lebih berat dalam hitungan rupiah. Rupiah yang melemah ini memang dipengaruhi banyak hal dari luar negeri, seperti dolar yang lagi kuat dan harga minyak dunia yang melambung karena situasi di Timur Tengah. Tapi, masalah di dalam negeri juga ikut memperburuk keadaan.
Baru-baru ini, defisit anggaran negara di tiga bulan pertama tahun 2026 sudah mencapai Rp 240 triliun. Artinya, pengeluaran pemerintah jauh lebih besar daripada pemasukannya.
Di sisi lain, penerimaan pajak hingga akhir Maret 2026 tercatat mencapai Rp 394,8 triliun, naik 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini terlihat cukup bagus dan menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan. Namun, pertumbuhan pajak tersebut masih kalah cepat dibandingkan lonjakan belanja negara yang mencapai 31,4%. Akibatnya, selisih antara pengeluaran dan pemasukan tetap melebar dan menambah tekanan pada keuangan negara.
Salah satu penyebabnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah. Program ini anggarannya besar, sekitar Rp 335 triliun setahun. Di awal tahun, belanjanya langsung deras, sehingga total pengeluaran negara naik tajam.
Selain MBG, pemerintah juga sedang mendorong Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya baik: membantu ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja. Tapi semua ini butuh uang yang tidak sedikit.
Untuk memberi ruang bagi program-program besar itu, pemerintah memilih memangkas anggaran yang dikirim ke daerah dan desa. Transfer ke Daerah turun cukup dalam, dari sekitar Rp 850–920 triliun tahun lalu menjadi hanya Rp693 triliun tahun ini. Dana Desa juga dipangkas menjadi sekitar Rp 60 triliun. Akibatnya, banyak kepala daerah dan kepala desa mengeluh karena ruang untuk membangun jalan, sekolah, atau membantu warga di daerah jadi lebih sempit.
Ceritanya begini: pemerintah pusat ingin cepat menjalankan program unggulannya, tapi di saat yang sama, keuangan negara sedang ketat karena harga minyak dunia tinggi dan rupiah lagi lemah. Jadi, uangnya dialihkan dari daerah ke program pusat. Ada yang bilang ini pilihan sulit, ada pula yang melihatnya sebagai keputusan yang kurang seimbang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentu punya peran besar di sini. Beliau yang mengatur APBN, mengawasi belanja negara, dan mengelola utang. Ketika rupiah terus melemah, masyarakat wajar bertanya: apa langkah konkret yang diambil untuk menjaga keuangan negara agar tidak semakin tertekan?
Bank Indonesia memang bertugas menjaga nilai rupiah setiap hari. Tapi kebijakan anggaran negara juga sangat berpengaruh. Kalau belanja terus membengkak tanpa diimbangi pemasukan yang cukup, pasar akan khawatir. Investor bisa kabur, rupiah semakin goyah, dan pada akhirnya rakyat kecil yang merasakan dampaknya.
Kita semua ingin program Makan Bergizi Gratis berhasil dan ekonomi desa bangkit. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh keuangan negara yang sehat. Kalau defisit terus membesar dan rupiah terus melemah, justru program-program baik itu yang nanti bisa terganggu.
Sekarang adalah saat yang tepat bagi Menkeu untuk bicara lebih terbuka dan menunjukkan langkah nyata. Bukan sekadar menjelaskan bahwa masalah ini banyak dipengaruhi faktor luar, tapi juga menjelaskan bagaimana pemerintah akan menjaga agar belanja tetap terkendali, subsidi tidak membengkak liar, dan daerah tetap punya napas untuk bekerja.
Rupiah yang sedang loyo ini seperti lampu kuning peringatan. Ia mengingatkan kita semua bahwa keuangan negara harus dikelola dengan hati-hati, apalagi di tengah badai ekonomi global.
Rakyat tidak sedang menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya ingin melihat tanggung jawab yang jelas: belanja yang bijak, prioritas yang tepat, dan hasil yang bisa dirasakan tanpa membuat rupiah semakin lemah. Itu saja. (*)
