KabarBaik.co, Mataram – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2025 melonjak tajam hingga mencapai Rp 431,01 miliar. Kenaikan yang mencapai 157,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya itu mendapat sorotan dari DPRD NTB yang menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pengelolaan belanja daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan Silpa tahun anggaran 2025 meningkat sebesar Rp 263,34 miliar dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp 167,67 miliar. Menurut Iqbal, tingginya Silpa terjadi karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mampu menuntaskan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran 2025.
“Ini karena ada beberapa OPD yang gagal menyelesaikan programnya di tahun 2025,” ujar Iqbal saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (22/6).
Ia menjelaskan, sebagian pekerjaan fisik sebenarnya telah selesai dilaksanakan. Namun proses administrasi belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran sehingga pembayaran kegiatan tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 2026. “Meskipun sebagian besar kegiatan fisik selesai, tetapi belum bisa dibayarkan pada 2025,” katanya.
Lonjakan Silpa tersebut mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menilai besarnya anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. “Buruk sih. Berarti kinerjanya tidak benar, kinerjanya kurang bagus,” tegas Muzihir kepada wartawan usai rapat paripurna.
Politisi PPP itu menilai pemerintah daerah seharusnya mampu mempercepat proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan program sejak awal tahun agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Ia juga mengingatkan agar tingginya Silpa tidak menjadi kebiasaan dalam tata kelola keuangan daerah karena berpotensi menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat. “Jangan selalu dijadikan budaya. Pengerjaan proyek itu sebaiknya lebih cepat, supaya tidak terjadi yang seperti ini,” ujarnya.
Menurut Muzihir, DPRD akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab tingginya Silpa melalui pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi-fraksi DPRD. “Ini akan dievaluasi oleh fraksi-fraksi dan banggar,” katanya.
Senada dengan itu, anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menilai tingginya Silpa menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan belanja daerah. “Ya tetap bermasalah pada substansinya,” ujar legislator yang akrab disapa Maman tersebut.
Menurutnya, banyak program yang belum dapat diselesaikan pembayarannya hingga berakhirnya tahun anggaran sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Maman juga menyoroti lemahnya pengelolaan administrasi pada sejumlah kegiatan pemerintah dan meminta Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. “Perlu evaluasi terhadap SKPD terkait, terutama yang banyak kegiatan eksekusinya,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan masih terdapat sejumlah program tahun anggaran 2024 yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. “Ada juga program 2024 yang belum selesai sampai hari ini,” ujarnya.
Di tengah berbagai kritik tersebut, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, justru menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik dan tidak menemukan persoalan yang signifikan. “Tidak ada masalah kok tadi, aman semua, malah bagus,” katanya singkat.
Namun demikian, Isvie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait lonjakan Silpa yang mencapai lebih dari Rp 431 miliar tersebut. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, tingginya Silpa kerap menjadi indikator rendahnya kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program dan menyerap anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini juga berpotensi menghambat percepatan pembangunan karena sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan belum sepenuhnya dapat dieksekusi atau dibayarkan tepat waktu. (*)
