KabarBaik.co, Surabaya – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (22/6).
Massa membawa tuntutan keras agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Dalam orasinya, massa menilai bahwa kepemimpinan saat ini telah gagal menjalankan amanat konstitusi dan tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Juru bicara aksi, Miftakhur Rohmah, menyatakan bahwa pihaknya telah mengkaji sembilan poin kegagalan yang menjadi dasar tuntutan penurunan jabatan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.
“Kami dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menuntut Prabowo-Gibran turun. Sudah saatnya mereka turun karena telah gagal secara konstitusi,” ujar Miftakhur di lokasi aksi.
Aliansi ini juga menyoroti meluasnya pengaruh oligarki yang dinilai telah menghilangkan ruang hidup rakyat sipil. Menurut Miftakhur, berbagai produk hukum yang lahir di era pemerintahan saat ini dianggap hanya dibuat untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, aksi ini juga mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap gerakan-gerakan sipil yang turun ke jalan.
“Banyak sekali aksi yang direpresi. Itu bukan demokrasi. Sekarang yang ada hanya hukum yang dibuat untuk kesenangan dan kekuasaan mereka,” tegasnya.
Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang lebih fokus pada isu kebijakan sektoral seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), aksi kali ini menyasar perubahan struktural di tingkat pusat. Massa menuntut dibentuknya pemerintahan transisi yang demokratis dan taat konstitusi.
“Kami menginginkan perubahan fundamental, yaitu turunkan Prabowo-Gibran dan bentuk pemerintahan transisi yang sesuai dengan konstitusi. Kami menuntut pemerintahan yang menghormati prinsip HAM, disabilitas, perempuan, dan semuanya,” tambahnya.
Massa juga mendesak instrumen negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera mengambil langkah konkret. Aksi ini diharapkan menjadi awal gerakan konsolidasi masyarakat sipil yang menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bersuara menolak dominasi kekuasaan yang dinilai telah menguasai seluruh lini pemerintahan, baik eksekutif, yudisial, maupun legislatif. (*)
