KabarBaik.co, Surabaya — Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif di tengah tantangan global yang masih membayangi perdagangan internasional.
Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat mencapai 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif di Jawa Timur.
Dalam forum Asset Liability Committee (ALCo) Regional Jawa Timur, pemerintah mencatat hingga Maret 2026 pendapatan negara regional Jawa Timur telah mencapai Rp 57,2 triliun atau sekitar 18,94 persen dari target tahunan. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 29,99 triliun atau 26,75 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I, Max Darmawan mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada awal tahun ini didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pemerintah, investasi, serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga.
“Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, hingga akomodasi dan makan minum menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya, Selasa (19/5).
Selain itu, Max menegaskan kondisi inflasi di Jawa Timur juga relatif terkendali. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 0,02 persen secara bulanan (mtm), 2,85 persen secara tahunan (yoy), dan 1,15 persen secara tahun kalender (ytd).
Di sektor riil, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi sinyal membaiknya daya beli masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Meski demikian, tantangan masih terlihat pada sektor perdagangan luar negeri. Neraca perdagangan kumulatif Januari hingga Maret 2026 mengalami defisit sebesar USD 1,24 miliar,” tegasnya.
Nilai ekspor tercatat USD 6,07 miliar atau turun 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara impor justru meningkat 4,62 persen menjadi USD 7,32 miliar.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 54,72 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 23,69 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 31,03 triliun.
Kinerja penerimaan pajak juga menunjukkan tren penguatan. Penerimaan pajak bruto tumbuh 6,02 persen (yoy), sedangkan penerimaan neto tumbuh 5,84 persen (yoy). Peningkatan signifikan terlihat pada penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp 14,91 triliun atau tumbuh 40,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Empat sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak bruto yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan dengan kontribusi mencapai 86,2 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai memang mengalami kontraksi 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pengawasan di sektor tersebut terus diperkuat melalui 665 penindakan, termasuk penyitaan 59,77 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang bukti mencapai Rp 123,3 miliar.
Di sisi lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 21,72 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan layanan pada sektor pertanahan, jasa kepelabuhan, penerbitan STNK, pendidikan, hingga layanan rumah sakit.
Belanja pemerintah juga terus dipacu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hingga Maret 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 10,24 triliun atau tumbuh 23,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh percepatan pembayaran THR, belanja pegawai, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta percepatan belanja modal untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan.
Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 19,75 triliun atau 30,83 persen dari pagu. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik meningkat seiring pencairan Dana BOS, Bantuan Operasional Kesehatan, hingga tunjangan profesi guru. Selain itu, percepatan Dana Alokasi Umum (DAU) turut mendukung pembayaran THR bagi ASN daerah.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga April 2026, penyaluran kredit program di Jawa Timur mencapai Rp 13,6 triliun kepada 331.820 debitur.
Penyaluran tersebut didominasi sektor perdagangan dan pertanian, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Tak hanya itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur juga terus diperluas. Hingga April 2026, program tersebut telah menjangkau 8,75 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 3.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Pemerintah pun terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang kini telah berkembang hingga ribuan unit koperasi desa dan kelurahan di Jawa Timur.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan menegaskan, APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.
“APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergisitas kebijakan yang tepat sasaran, kami berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap terjaga, semakin berkualitas, dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tandas Max Darmawan.
