KabarBaik.co, Lombok Barat – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir, tetapi juga didukung jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian di sejumlah wilayah di Pulau Lombok.
Dody menegaskan, setiap bendungan yang dibangun pemerintah saat ini wajib dilengkapi jaringan irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani. “Air ini ditampung di bendungan wajib untuk irigasi sawah petani dan air baku bagi masyarakat. Sekarang semua bendungan itu wajib ada jaringan irigasinya,” ujar Dody saat peresmian Bendungan Meninting, Jumat (10/7).
Ia menjelaskan, panjang jaringan irigasi yang dibangun pada setiap bendungan berbeda-beda, menyesuaikan jarak menuju kawasan persawahan yang akan dialiri. “Ada yang lima kilometer, ada yang 75 kilometer, macam-macam. Tergantung panjangnya ke sawah yang terdekat,” katanya.
Khusus Bendungan Meninting, Dody menyebut jaringan irigasi untuk wilayah Lombok Barat telah rampung dibangun. Sementara itu, pemerintah kini mempersiapkan pengembangan jaringan irigasi yang akan mengalirkan air ke wilayah Lombok Tengah serta sejumlah kawasan yang selama ini mengalami kekeringan.
“Untuk Lombok Barat jaringan irigasinya sudah selesai. Yang belum itu nanti yang akan mengairi ke Lombok Tengah, itu yang lagi kita siapkan,” ungkapnya.
Dody juga memastikan Kecamatan Sekotong menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan jaringan irigasi Bendungan Meninting karena merupakan daerah yang membutuhkan pasokan air untuk mendukung sektor pertanian.
“Sekotong itu daerah irigasi juga dan memang daerah kering. Itu salah satu yang kita rancang untuk bisa diairi air dari Bendungan Meninting,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study/FS) dan detail engineering design (DED) sebagai tahapan awal pembangunan jaringan irigasi tersebut. Pemerintah menargetkan pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada tahun depan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)
