KabarBaik.co – Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp 4 triliun hingga akhir Oktober 2025. Angka tersebut setara dengan 81,57 persen dari total pagu tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro merilis data tersebut dalam laporan terbarunya. KPPN Bojonegoro sendiri membawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.
Teguh Ratno Soekarno, Kepala KPPN Bojonegoro, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi TKD.
“Total penyaluran DBH sudah terealisasi sebesar Rp2,5 triliun dari pagu Rp3,1 triliun atau 81,41 persen. DBH terbesar berasal dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, serta pajak dari sektor migas,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).
Selain DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar berikutnya dengan realisasi sebesar Rp 854 miliar dari pagu Rp 995 miliar, atau mencapai 85,80 persen.
Sementara itu, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercatat mencapai Rp324 juta dari total pagu Rp 524 juta atau 61,90 persen. DAK Nonfisik sudah tersalur sebesar Rp 309 miliar dari Rp 425 miliar, atau setara 72,56 persen.
Untuk Dana Desa (DD), pemerintah desa di Bojonegoro telah menerima Rp 342 miliar dari pagu Rp 412 miliar atau 82,99 persen. Sedangkan realisasi Dana Insentif Fiskal masih berada di angka 50 persen, yakni Rp 7,2 miliar dari total Rp 14 miliar.
Dengan capaian tersebut, Bojonegoro masuk dalam jajaran daerah di Jawa Timur dengan tingkat realisasi TKD yang relatif tinggi menjelang akhir tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam dua bulan terakhir agar seluruh alokasi dapat terealisasi secara maksimal. (*)
