KabarBaik.co, Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar merespons kritik Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar yang menilai program RT Keren dihapus dan diganti menjadi Karya Mas (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan). Pemkot menegaskan Karya Mas bukan program baru yang menghilangkan RT Keren, melainkan penyempurnaan agar manfaatnya lebih luas.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Blitar, Fredy Hermawan mengatakan, perubahan konsep dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RT Keren selama hampir lima tahun terakhir. “Tidak ada yang dihilangkan. Karya Mas merupakan keberlanjutan sekaligus penyempurnaan dari program RT Keren,” ujarnya
Menurut Fredy, selama ini banyak kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat RT yang sudah terpenuhi sehingga ruang intervensi pemerintah semakin terbatas. Karena itu, cakupan program diperluas agar mampu menjawab persoalan yang berdampak lintas RT, RW, hingga tingkat kelurahan.
“Kalau sebelumnya fokusnya di tingkat RT, sekarang diperluas sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat dalam satu kawasan bisa ditangani bersama,” jelasnya.
Fredy juga membantah anggapan bahwa perubahan program dilakukan semata-mata akibat penyesuaian anggaran. Dia mengakui adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, namun kondisi tersebut justru menjadi alasan pemerintah untuk menyusun skala prioritas pembangunan.
“Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Meski konsepnya berubah, Fredy memastikan mekanisme perencanaan tetap melibatkan masyarakat. Usulan pembangunan tetap berasal dari tingkat RT, RW hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebelum ditetapkan menjadi program prioritas.
“Kebutuhan riil masyarakat tetap menjadi dasar. Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat tidak berubah,” tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi menilai perubahan RT Keren menjadi Karya Mas sebagai bentuk inkonsistensi terhadap visi-misi kepala daerah. Fraksi Golkar juga mempertanyakan alasan perubahan program yang dikaitkan dengan penyesuaian postur anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. (*)
