KabarBaik.co, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menggulirkan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) atau bedah rumah pada tahun 2026. Sebanyak 118 warga berpenghasilan rendah (MBR) di tiga kecamatan akan menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu warga memiliki hunian yang sehat dan layak.
“Program ini sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah Kota Mojokerto setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya belum layak huni,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Ita, Kamis (18/6).
Ning Ita menjelaskan, setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp 21 juta yang disalurkan langsung melalui rekening masing-masing penerima. Dana tersebut terdiri dari Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 3,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Meski demikian, karena bersifat swadaya, penerima bantuan juga diharapkan berpartisipasi dalam proses perbaikan rumah sesuai kebutuhan dan tingkat kerusakan bangunan.
“Besaran kontribusi warga berbeda-beda, tergantung kondisi rumah dan kebutuhan perbaikannya,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, Pemkot Mojokerto juga menyiapkan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi seluruh penerima manfaat.
Ning Ita menegaskan program bedah rumah akan terus dilanjutkan selama masih ada warga yang membutuhkan. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
“Bantuan bedah rumah ini akan terus ada setiap tahun selama masih ada warga Kota Mojokerto yang rumahnya belum layak dan belum sehat,” tegasnya.
Selain melalui BRS yang bersumber dari APBD, Pemkot Mojokerto juga mengusulkan tambahan bantuan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), agar jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah pada tahun mendatang.
