KabarBaik.co, Surabaya – Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim memastikan keamanan data masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah memenuhi standar internasional. Masyarakat pun diminta tidak khawatir karena seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kebocoran data merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan BPS memiliki sistem perlindungan data yang telah tersertifikasi dan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Keamanan data kami sudah bersertifikat ISO. Selain itu, BPS bekerja berdasarkan undang-undang yang mengatur kerahasiaan data. Kami tidak diperbolehkan membuka data individu maupun perusahaan,” ujar Herum, Selasa (7/7) .
Ia menjelaskan seluruh data yang dihimpun hanya akan diolah dan disajikan dalam bentuk statistik atau data agregat. Dengan demikian, identitas individu maupun pelaku usaha tetap terlindungi dan tidak akan dipublikasikan.
Herum juga menegaskan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Menurutnya, BPS tidak mengumpulkan informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam proses pendataan.
“Kalau urusan pajak, itu punya mekanisme dan data sendiri. BPS fokus membangun basis data sosial ekonomi agar pemerintah memiliki gambaran kondisi masyarakat secara utuh,” tegasnya.
Di sisi lain, proses pembaruan data di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini, sekitar 23 persen data yang masuk telah dinyatakan lengkap dan bersih di dalam sistem BPS.
Pendataan tersebut mencakup sekitar 14 juta kepala keluarga serta lebih dari 10 juta unit usaha dari berbagai sektor, baik pertanian maupun nonpertanian.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang akurat dan jujur. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan statistik sosial ekonomi yang komprehensif sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (*)
