KabarBaik.co, Bojonegoro – Tingginya harga pakan ternak yang belum kunjung turun di tengah merosotnya harga jual telur mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah cepat untuk menjaga keberlanjutan Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri).
Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), pemerintah menyiapkan sejumlah strategi guna meringankan beban peternak sekaligus memperkuat akses pemasaran hasil produksi.
Kepala Bidang Peternakan Disnakkan Kabupaten Bojonegoro drh. Indra Firmansyah, mengatakan kondisi biaya produksi yang semakin tinggi menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, Disnakkan tengah membahas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk dukungan bagi peternak penerima manfaat Program Gayatri.
Menurutnya, terdapat dua skema yang sedang dikaji, yakni pengadaan alat pengolah pakan agar peternak dapat memproduksi pakan secara mandiri atau pemberian subsidi pakan untuk menekan biaya produksi. Pemilihan skema tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak yang dihadapi peternak.
“Skema yang akan dipilih masih dalam pembahasan, apakah melalui pengadaan alat pengolah pakan atau bantuan berupa subsidi pakan. Namun yang jelas, langkah tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat karena melihat kondisi peternak saat ini,” ujarnya, Senin (6/7).
Tak hanya menekan biaya produksi, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan solusi di sisi pemasaran. Menindaklanjuti arahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Disnakkan akan memperluas penyerapan telur hasil peternak Gayatri agar memiliki pasar yang lebih pasti.
Sebagai langkah awal, Disnakkan berencana mengumpulkan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membahas mekanisme penyerapan telur dari peternak Gayatri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan permintaan telur, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan pendapatan peternak.
Meski demikian, penyaluran telur ke SPPG diperkirakan tetap menggunakan mekanisme melalui pihak ketiga. Skema tersebut dipilih agar proses administrasi dan pertanggungjawaban (SPJ) tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan SPPG.
Berbagai langkah tersebut menjadi upaya pemkab Bojonegoro dalam menjaga keberlanjutan Program Gayatri. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali dan akses pasar yang semakin luas, pemerintah berharap produktivitas peternak meningkat, kesejahteraan masyarakat terangkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sebagai informasi, Program Gayatri menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada Perubahan APBD 2025, program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 86,7 miliar untuk 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 28 kecamatan. Sementara pada APBD 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 74 miliar untuk menjangkau 4.400 KPM.(*)
