KabarBaik.co, Sidoarjo – Keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (8/7). Namun, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Subandi menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Sebelum memaparkan jawaban terhadap masukan setiap fraksi, Subandi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang dinilai aktif memberikan kritik dan saran dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo atas pandangan, saran, dan kritik konstruktifnya. Ini adalah wujud nyata fungsi pengawasan dan komitmen bersama untuk menjaga tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan sinergi antara legislatif dan eksekutif telah mengantarkan Sidoarjo kembali memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Meski demikian, menurutnya pencapaian tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami menyadari WTP bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan sejatinya diukur dari seberapa besar setiap rupiah anggaran mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, arah kebijakan APBD ke depan akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung, mulai dari peningkatan mutu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan hingga upaya pengentasan kemiskinan.
“APBD akan terus berfokus pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. APBD harus benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga memberikan jawaban atas sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD. Menanggapi Fraksi PKB, ia menyampaikan bahwa pengisian jabatan struktural yang kosong telah dilaksanakan pada 10 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan perumahan agar persoalan fasilitas umum, fasilitas sosial maupun konflik di lingkungan permukiman dapat diminimalkan.
Terhadap masukan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Sidoarjo akan memperkuat optimalisasi pendapatan daerah melalui integrasi data BPHTB dan PBB-P2 bersama notaris, PPAT serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di sektor kesehatan, koordinasi dengan BPJS Kesehatan juga akan terus diperkuat, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga dokter sesuai kemampuan anggaran daerah.
Subandi juga memastikan pemerintah daerah terus mendorong perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo agar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan.
“Pemkab Sidoarjo konsisten melakukan pendekatan kepada perusahaan agar tetap memprioritaskan warga asli Sidoarjo dalam proses rekrutmen tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Gerindra, Pemkab akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan, pembaruan data wajib pajak, optimalisasi kinerja BUMD serta pengawasan di lapangan. Program Tax Monitoring dan Digital Jayandaru Tax Prize (Dijapri) juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah akan mempercepat penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan tender sejak awal tahun agar proyek pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan.
Adapun menjawab Fraksi Golkar, Pemkab berkomitmen menekan SiLPA non-efisiensi melalui percepatan proses perencanaan dan pengadaan. Dukungan terhadap pelaku UMKM juga akan terus diperkuat melalui pelatihan, pendampingan usaha hingga perluasan akses pemasaran digital.
Kepada Fraksi PKS-PPP, Subandi memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 berhasil mencapai Rp5,529 triliun atau 101,35 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga terus mempercepat sertifikasi aset, menurunkan piutang PBB-P2, serta memperkuat dukungan terhadap fungsi pengawasan DPRD.
Sedangkan menanggapi Fraksi Demokrat-NasDem, Subandi menegaskan bahwa orientasi pengelolaan APBD kini diarahkan pada hasil pembangunan, bukan sekadar mengejar tingginya angka serapan anggaran.
“Pemkab Sidoarjo berkomitmen penuh menggeser paradigma pengelolaan keuangan dari sekadar mengejar tingkat serapan anggaran menjadi pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan secara optimal sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta semakin berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. (*)
